Strategi Pencegahan Penyimpangan Anggaran di Bukittinggi: Memperkuat Sistem Pengawasan dan Pelaporan

Pemerintah Kota Bukittinggi perlu memperkuat strategi pencegahan penyimpangan anggaran dengan memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat.

Menurut Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, penguatan sistem pengawasan dan pelaporan merupakan langkah penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan di Kota Bukittinggi. “Kita harus terus meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pelaporan keuangan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, penguatan sistem pengawasan dan pelaporan juga perlu diikuti dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyimpangan anggaran. “Pencegahan penyimpangan anggaran tidak hanya cukup dengan adanya regulasi yang baik, tetapi juga dibutuhkan penegakan hukum yang konsisten,” katanya.

Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran juga dapat menjadi salah satu strategi yang efektif. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan lebih banyak pihak yang memperhatikan penggunaan anggaran secara lebih teliti.

Dengan memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan, diharapkan penyimpangan anggaran di Kota Bukittinggi dapat diminimalisir dan pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bekerja sama dalam upaya pencegahan penyimpangan anggaran demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.