Mengoptimalkan Transparansi dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Bukittinggi

Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya untuk mengoptimalkan transparansi dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diambil guna memastikan dana publik digunakan secara efisien dan bertanggung jawab.

Dalam upaya mengoptimalkan transparansi, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi. “Kami terus berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait penggunaan dana APBD,” ujarnya.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan menyediakan laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses oleh publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Erani Yustika, seorang pakar keuangan daerah yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bukittinggi, Rudi Hartono, menekankan pentingnya peran lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah dalam mengawasi penggunaan dana APBD. “Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan pelaksanaan APBD di Kota Bukittinggi dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala BPK RI, Agung Firman Sampurna, “Transparansi merupakan kunci utama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.” Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan transparansi dalam pengawasan pelaksanaan APBD perlu terus diupayakan demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan.