Langkah Pencegahan Penyimpangan Anggaran di Bukittinggi: Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah Kota Bukittinggi harus terus melakukan langkah pencegahan penyimpangan anggaran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting agar dana publik dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
Menurut Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, langkah pencegahan penyimpangan anggaran merupakan upaya yang harus terus dilakukan untuk mencegah kerugian negara. “Kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar tidak terjadi penyimpangan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Ramlan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan anggaran. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat mencegah terjadinya penyimpangan. “Penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Adnan.
Selain itu, pembentukan tim auditor internal yang independen juga dapat membantu dalam mencegah penyimpangan anggaran. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, tim auditor internal yang profesional dan independen dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa tim auditor internal memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran,” ujar Agung.
Dengan melakukan langkah pencegahan penyimpangan anggaran, pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.