BPK Bukittinggi

Loading

Meningkatkan Efektivitas Keuangan Kota Bukittinggi: Tantangan dan Strategi

Meningkatkan Efektivitas Keuangan Kota Bukittinggi: Tantangan dan Strategi


Bukittinggi, sebuah kota yang indah di Sumatera Barat, memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efektivitas keuangannya. Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kota tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Kota Bukittinggi adalah kurangnya pendapatan daerah. Menurut BPS, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bukittinggi pada tahun 2020 hanya mencapai Rp 136 miliar, jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah kota.

Menurut Bambang Sudibyo, seorang pakar keuangan daerah, “Untuk meningkatkan efektivitas keuangan Kota Bukittinggi, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengelola dan meningkatkan PAD. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap pajak dan retribusi daerah.”

Selain itu, infrastruktur yang belum memadai juga menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan pendapatan daerah. Menurut Emma Fitriana, seorang urban planner, “Pembangunan infrastruktur yang memadai akan membuka peluang bagi investasi dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak properti dan retribusi jasa.”

Selain masalah pendapatan daerah, pengelolaan keuangan yang kurang transparan juga menjadi tantangan bagi Kota Bukittinggi. Menurut Anwar Sadat, seorang akademisi yang mengkaji tentang tata kelola keuangan daerah, “Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mencegah adanya korupsi dan penyalahgunaan anggaran.”

Dengan memperhatikan tantangan-tantangan tersebut, pemerintah Kota Bukittinggi perlu segera merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas keuangan. Melalui kerja keras dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kota Bukittinggi dapat menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan.