BPK Bukittinggi

Loading

Archives April 22, 2025

Berita Terkini

Pelaporan Dana Desa Bukittinggi: Tantangan dan Solusi untuk Meningkatkan Akuntabilitas


Pelaporan Dana Desa Bukittinggi menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di daerah ini. Tantangan yang dihadapi dalam pelaporan dana desa ini tidaklah mudah, namun dengan adanya solusi yang tepat, diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Menurut Bupati Bukittinggi, Irwan Prayitno, “Pelaporan Dana Desa Bukittinggi harus dilakukan secara transparan dan akurat agar masyarakat bisa melihat langsung penggunaan dana tersebut.” Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Audit yang dilakukan oleh BPK dapat menjadi salah satu alat untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan.” Dengan adanya audit yang dilakukan secara berkala, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa, diharapkan dapat memberikan tekanan kepada pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.

Dengan adanya upaya yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan pelaporan dana desa Bukittinggi dapat menjadi contoh yang baik dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia. Semoga dengan adanya sinergi yang baik ini, pengelolaan dana desa di Bukittinggi dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Berita Terkini

Mengoptimalkan Transparansi dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Bukittinggi


Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya untuk mengoptimalkan transparansi dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diambil guna memastikan dana publik digunakan secara efisien dan bertanggung jawab.

Dalam upaya mengoptimalkan transparansi, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi. “Kami terus berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait penggunaan dana APBD,” ujarnya.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan menyediakan laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses oleh publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Erani Yustika, seorang pakar keuangan daerah yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bukittinggi, Rudi Hartono, menekankan pentingnya peran lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah dalam mengawasi penggunaan dana APBD. “Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan pelaksanaan APBD di Kota Bukittinggi dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala BPK RI, Agung Firman Sampurna, “Transparansi merupakan kunci utama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.” Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan transparansi dalam pengawasan pelaksanaan APBD perlu terus diupayakan demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan.