Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Bukittinggi Melalui Pemeriksaan Kinerja
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Bukittinggi Melalui Pemeriksaan Kinerja
Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara rutin. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja pemerintah daerah telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Menurut Bupati Bukittinggi, Ahmad Herryawan, pemeriksaan kinerja merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Dengan adanya pemeriksaan kinerja, kita bisa mengetahui sejauh mana capaian kinerja pemerintah daerah dan seberapa efektif kebijakan yang telah diimplementasikan,” ujarnya.
Pemeriksaan kinerja juga dianggap sebagai upaya untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, pemeriksaan kinerja dapat menjadi alat untuk mengungkap potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintah daerah. “Dengan adanya pemeriksaan kinerja, maka akan lebih sulit bagi pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan korupsi untuk beroperasi,” katanya.
Upaya pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pemeriksaan kinerja juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Menurut salah seorang warga Bukittinggi, Fitriani, pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara terbuka dan transparan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Kami merasa lebih yakin bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat jika ada pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara berkala,” ucapnya.
Dengan adanya pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara rutin, diharapkan pemerintah Kota Bukittinggi dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Langkah ini diharapkan juga dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya untuk lebih proaktif dalam mengawasi dan mengelola kinerja pemerintah demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.